Pagi ini (24/01-2022) diruang kerjanya Walikota Manado mengikuti Video Conference bersama Mendagri, Ketua KPK, Kepala LKPP dengan kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Raker ini dalam Rangka Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah. Kegiatan Raker diawali dengan penyampaian beberapa hal oleh Mendagri R.I Bpk. Tito Karnavian sebagai pengantar terutama dalam kaitan pencegahan tindak pidana korupsi.

Mendagri memberikan gambaran beberapa kepala daerah kendati sudah bekerja dengan baik tapi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi bahkan terdapat beberapa kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. 

Mendagri menjabarkan Faktor penyebab Korupsi; 

1. Sistem; yakni biaya politik tinggi dan rekrutmen ASN dengan imbalan. 

2. Integritas; yakni moralitas dan mentalitas serta kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara.

3. Budaya (cultur) yakni praktek menyimpangan dalam organisasi (tindakan korupsi/perbuatan melanggar hukum seolah menjadi tradisi. Juga pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.

Ketiga hal ini dianalisis oleh Mendagri termasuk mencontohkan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Penekanan yang dikupas oleh Mendagri adalah Budaya Korupsi di Indonesia.

Selesai pengantar dan penjelasan umum dari Mendagri selanjutnya pemaparan dari Ketua KPK Bpk. Firli Bahuri yang mengawalinya dengan memaparkan "peran kita sebagai anak bangsa" termasuk peran penting Kepala Daerah. 

Selanjutnya Ketua KPK memaparkan soal Belanja APBD, bagaimana menggenjot investasi, pemberantasan kemiskinan dan peningkatan SDM. Pemasalah Bangsa ikut disampaikan soal Bencana dan non alam, masalah narkotika, dan soal korupsi.

Selanjutnya Kepala LKPP Bpk. Abdullah Aswar Anaz menyampaikan soal arahan Presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Disampaikan juga orientasi LKPP yakni melalui stakeholder untuk pemulihan ekonomi dan selanjutnya menyampaikan tugas dan fungsi LKPP.

Selesai pemaparan, Mendagri menggaris bawahi beberapa hal sekaligus menyampaikan kesimpulan tentang materi raker baik yang disampaikan oleh Ketua KPK maupun Kepala LKPP. Diakhir Raker, Mendagri menyampaikan beberapa point penting bagi Kepala Daerah dalam kaitan pembuatan nomenklatur untuk suatu program pembangunan yang akan dibiayai.

Dalam Raker ini Walikota Manado didampingi Ketua DPRD Kota Manado Ibu Dra. Altje Dondokambey M.Kes, Apt, Plt Kadis PUPR Bpk. Jhony Suwu dan Plt. Kadis Kesehatan dr. Joy Zeekeon.//Walikota Ikuti Raker Melalui Video Conference//

Pagi ini (24/01-2022) diruang kerjanya Walikota Manado mengikuti Video Conference bersama Mendagri, Ketua KPK, Kepala LKPP dengan kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Raker ini dalam Rangka Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah. Kegiatan Raker diawali dengan penyampaian beberapa hal oleh Mendagri R.I Bpk. Tito Karnavian sebagai pengantar terutama dalam kaitan pencegahan tindak pidana korupsi.

Mendagri memberikan gambaran beberapa kepala daerah kendati sudah bekerja dengan baik tapi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi bahkan terdapat beberapa kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. 

Mendagri menjabarkan Faktor penyebab Korupsi; 

1. Sistem; yakni biaya politik tinggi dan rekrutmen ASN dengan imbalan. 

2. Integritas; yakni moralitas dan mentalitas serta kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara.

3. Budaya (cultur) yakni praktek menyimpangan dalam organisasi (tindakan korupsi/perbuatan melanggar hukum seolah menjadi tradisi. Juga pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.

Ketiga hal ini dianalisis oleh Mendagri termasuk mencontohkan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Penekanan yang dikupas oleh Mendagri adalah Budaya Korupsi di Indonesia.

Selesai pengantar dan penjelasan umum dari Mendagri selanjutnya pemaparan dari Ketua KPK Bpk. Firli Bahuri yang mengawalinya dengan memaparkan "peran kita sebagai anak bangsa" termasuk peran penting Kepala Daerah. 

Selanjutnya Ketua KPK memaparkan soal Belanja APBD, bagaimana menggenjot investasi, pemberantasan kemiskinan dan peningkatan SDM. Pemasalah Bangsa ikut disampaikan soal Bencana dan non alam, masalah narkotika, dan soal korupsi.

Selanjutnya Kepala LKPP Bpk. Abdullah Aswar Anaz menyampaikan soal arahan Presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Disampaikan juga orientasi LKPP yakni melalui stakeholder untuk pemulihan ekonomi dan selanjutnya menyampaikan tugas dan fungsi LKPP.

Selesai pemaparan, Mendagri menggaris bawahi beberapa hal sekaligus menyampaikan kesimpulan tentang materi raker baik yang disampaikan oleh Ketua KPK maupun Kepala LKPP. Diakhir Raker, Mendagri menyampaikan beberapa point penting bagi Kepala Daerah dalam kaitan pembuatan nomenklatur untuk suatu program pembangunan yang akan dibiayai.

Dalam Raker ini Walikota Manado didampingi Ketua DPRD Kota Manado Ibu Dra. Altje Dondokambey M.Kes, Apt, Plt Kadis PUPR Bpk. Jhony Suwu dan Plt. Kadis Kesehatan dr. Joy Zeekeon.