Dari Manado, 6 Negara Hasilkan 5 Kesepakatan Cegah Terorisme

Sabtu, 29 Juli 2017, enam negara termasuk Indonesia berkumpul di Manado untuk mencari solusi penanganan terorisme. Hotel Four Points by Seraton Manado dipilih sebagai lokasi pertemuan. Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut joint statement dalam International Meeting on Counter Terrorism pada tanggal 9 Agustus 2016 di Nusa Dua-Bali.

Terorisme dan radikalisme adalah musuh dunia dan kemanusiaan, dan merupakan musuh bersama. Terorisme telah bergerak melewati batas-batas negara. Penanganannya butuh kerja sama yang erat antaranegara di bidang informasi, kerja sama antara penegak hukum dan badan intelejen.

Indonesia, termasuk Sulawesi Utara, menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang terus meningkat. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Sub-Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) yang dilaksanakan di Hotel Four Points by Seraton Manado.

Ada tiga agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu perkembangan foreign terrorist fighters (FTF) dan cross border terrorism di sub kawasan; upaya peningkatan kerjasama di tingkat domestik dan kawasan terkait counter violent extremism dan deradikalisasi; serta upaya penguatan kerangka hukum dan kerja sama hukum.

Pertemuan  berlangsung secara tertutup. Para awak media hanya diberi waktu 15 menit  untuk mengambil gambar. Di dalam pertemuan tersebut, Australia menyanggupi  siap memimpin perang terhadap terorisme bersama lima negara lainnya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan Selandia Baru. Enam negara peserta sepakat memburu terorisme hingga media sosial (Medsos).

Manado dan Sulawesi Utara umumnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena letak geografisnya  yang berbatasan dengan daerah konflik Marawi-Filipina. George Brandis, Jaksa Agung Australia selaku co host yang merancang pertemuan mengatakan bahwa pertemuan SRM FTF-CBT di Manado provinsi Sulawesi Utara sangat penting dalam  mengkoordinir respon menghadapi ancaman teror.

Australia menyatakan sikap bergabung dengan lima negara untuk memberantas terorisme, terutama di perairan laut Sulu. Juga dibahas tentang langkah antisipasi  menghadapi kemungkinan eskalasi sel-sel militan ISIS di Marawi yang semakin tersudut akibat gempuran militer Filipina. Selain itu, delegasi dari enam negara mengajak semua perusahaan media sosial untuk ikut bersama memerangi terorisme dan radikalisme melalui pesan damai dan toleransi.

ISIS dalam menebar teror berupaya mendirikan basisnya di semua negara. Seluruh militannya dilatih untuk berperang dan melakukan teror lintas batas. Juga berniat untuk mendirikan kekhalifahan di Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya. Hal itu terjadi pascakelompok Maute di Filipina Selatan berbaiat (bersumpah) kepada ISIS.

Enam negara termasuk Indonesia yang berkumpul di Manado tidak menghendaki wilayah Asia Tenggara menjadi basis baru ISIS. Semula ISIS berniat membangun basis baru di Indonesia, yaitu di Poso-Sulawesi Tengah. Rencana jahat itu cepat diendus tim gabungan Polri-TNI dan berhasil menewaskan Santoso selaku pimpinannya, yang juga merupakan pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MMT).

“ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) telah mendeklarikasikan keinginan untuk mendirikan negara khilafah regional. Situasi yang berkembang sekarang di Filipina Selatan sangat mengkhawatirkan. Itulah sebabnya mengapa pemerintah Australia bersama-sama Indonesia, juga para Menteri dan penjabat senior menjaga keamanan nasional di Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Seandia Baru (New Zealand),” kata George Brandis.

Pertemuan penting tersebut secara umum adalah membicarakan isu global ancaman terorisme; sedangkan secara khusus mendiskusikan tentang kewaspadaan dini terhadap bahaya terorisme di Marawi-Filipina, yang berbatasan dengan provinsi Sulawesi Utara.

Suhardi Alius, kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang turut hadir dalam pertemuan mengatakan bahwa teroris asing (foreign terrorist fighters, FTF) merupakan ancaman riil di kawasan Asia Tenggara. “Asia Tenggara menjadi target proyek kekhilafahan setelah Irak dan Suriah jatuh di tangan sekutu,” ujarnya.

Runtuhnya khilafah di Timur Tengah bisa menimbulkan masalah baru, yaitu para teroris bisa mendirikan negara khilafah baru di kawasan Asia Tenggara, temasuk Indonesia. Kembalinya para teroris yang bertempur di Timur Tengah ke negara asalnya menjadi kekhawatiran besar dan ancaman yang mematikan bagi masyarakat dunia.

ISIS di Marawi-Filipina, adalah salah satu contohya. Sebagian dari mereka adalah warga negara Filipina yang sebelumnya adalah militan ISIS di Timur Tengah. Situasi keamanan yang berkembang di Marawi pascaoperasi militer tidak hanya menimbulkan ketegangan di Filipina, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di kawasan,Asia Tenggara.

Semula ISI dalam menghimpun militan-militannya menggunakan metode konvergen, yaitu mengumpulkan militan di seluruh dunia untuk bergabung dalam pertempuran di Timur Tengah, tapi kemudian karena semakin terdesak di Irak dan Suriah, mereka mengganti metode konvergen dengan divergen, yakni dengan cara menyebarkan militan-militan yang telah mereka cuci otaknya (brainwash) untuk membangun basis-basis baru ISIS di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Di Irak, pasukan pemerintahnya yang dibantu Amerika Serikat berhasil merebut kembali Mosul sebagai kota penting yang digunakan oleh ISIS untuk mendeklarasikan kekhalifahan. Peristiwa serupa juga terjadi di Raqqa yang merupakan ibu kota de facto ISIS mulai ditembusi pasukan pemerintah Irak.

Menurut Wiranto, Indonesia telah dikenal dunia Internasional sebagai salah satu negara yang cukup efektif dalam melawan terorisme. “Indonesia mendapatkan apresiasi karena dalam memberantas terorisme tidak hanya secara hard approach, yaitu dengan langkah-langkah tegas dank eras, tetapi juga dengan cara soft approach,” tandas Wiranto.

Dijelaskannya bahwa terorisme di hulu dicegat dengan operasi soft approach, deradikalisme, pembinaan kepada calon teroris maupun teroris yang sudah sadar. Mereka yang dibina kemudian menjadi kekuatan untuk melawan aksi-aksi terorisme itu sendiri.

Cara soft approach yang dimaksudkan oleh Wiranto adalah deradikalisasi, yang telah berfungsi dengan baik. Peserta dari delegasi negara lain melihat Indonesia mampu menyeimbangkan hard power approach dan soft power approach dalam menangani terorisme.

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan lima kesepakatan. Pertama, masing-masing negara sepakat  membentuk forum tentang petempur asing (FTF), memperkuat kerja sama sharing informasi serta kerja sama di antara penegak hukum dan badan intelijen. Kedua, kerja sama di antara 6 negara dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan media sosial, video file sharing dan messaging.

Perusahaan-perusahaan media sosial ini nantinya ikut membantu kami mencari keberadaan teroris atau menangkal secara langsung,” ujar, Wiranto, Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan saat memberi keterangan pers, Sabtu 29 Juli 2017.

Ketiga, studi komparatif hukum terkait terorisme yang berlaku di masing-masing negara. Keempat, penguatan kerja sama antarlembaga untuk penanggulangan pendanaan kegiatan pencegahan terorisme. Kelima, peningkatan kerja sama di antara badan imigrasi dalam rangka pengawasan perbatasan terpadu. SolMont.

 

2017-08-02T07:19:52+00:00 August 2nd, 2017|Mengenal Manado|