Pemkot Manado mendapat kehormatan diundang menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah (APKP) Tahun 2018 yang digelar Direktorat Jenderal Perbendaharan Negara (DJPBN) di Jakarta, pada Kamis 20 September 2018 hari ini.

Diundangnya Pemkot Manado mengikuti Rakernas kali ini, karena prestasi Pemkot Manado mendapatkan opini terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan dan asset tahun 2017. Pemkot Manado diundang bersama dengan 93 entitas Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) serta Kementerian Negara/Lembaga Negara.

Dalam Rakernas tersebut, Walikota Manado  GS Vicky Lumentut diwakili Penjabat Sekda Kota Manado Peter KB Assa. Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekda  mengatakan bahwa peningkatan capaian opini WTP juga harus diiringi dengan pemanfaatan informasi pada laporan keuangan tersebut.

“Laporan keuangan jangan hanya disimpan di lemari, tetapi informasinya juga harus dimanfaatkan daam perencanaan, evaluasi dan pengambilan keputusan-keputusan strategis lainnya,” ujar Sekda

Dikatakan pula, pemanfaatan informasi pada laporan keuangan antara lain: Perencanaan Alokasi Anggaran; Penetapan target capaian PNBP; Penatausahaan Aset berupa Barang Milik Negara/Daerah; serta Evaluasi Program dan Kegiatan Pemerintah.

Dikutip dari laman DJPBN, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kembali memperoleh opini terbaik yaitu WTP, mempertahankan capaian opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPP.

Capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya masing-masing.

Untuk tahun 2017, K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L (73 K/L di tahun 2016), serta Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 Pemda (374 di tahun 2016).

Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. (ES)